BI akan mengkaji kemungkinan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi
Bitcoin, mata uang digital yang diluncurkan pada awal 2009, kini makin banyak diterima oleh vendor di seluruh dunia. Cakupannya dari dealer mobil, jasa perencanaan perjalanan online, toko wine, bahkan badan amal.
Namun, pada Kamis 12 Desember 2013, sudah meningkat menjadi lebih dari US$1.000 per unit.
Apakah bitcoin bisa menjadi mata uang global alternatif di masa depan? Hal ini masih menjadi perdebatan.
Rebecca Patterson, analis investasi dalam ulasannya di laman Bessemer Trust, Jumat 13 Desember 2013, menjelaskan bahwa bitcoin masih jauh dari pusat panggung mata uang cadangan (reserve currency). Namun, bitcoin tetap bisa dikaji dan diuji untuk dipertimbangkan sebagai mata uang.
Menurut Patterson, bitcoin untuk saat ini memiliki karakteristik, jika dilihat dari mudahnya diperdagangkan. "Nilai saldo dalam bitcoin dilaporkan mencapai sekitar US$1 miliar, dibandingkan perkiraan US$1,2 triliun uang beredar dalam bentuk dolar AS," ujar Patterson.
Relatif kurangnya likuiditas itu, menurut Patterson, memperburuk volatilitas, khususnya pada tahun ini. "Mata uang dunia maya ini diperdagangkan sekitar US$230 pada April lalu, sempat turun di bawah US$70 pada Juli, sebelum meroket menjadi lebih dari US$1.230 pada awal Desember ini," kata Patterson.
Bitcoin juga dianggap mengikis karakteristik lain dari reserve currencies: kepercayaan (confidence), yang biasanya dibentuk melalui kebijakan moneter yang sehat dan regulasi. Bitcoin didukung oleh harapan bahwa enkripsi di belakang mata uang digital tidak dapat dibajak (hacked).
Namun, jika ingin menjadikan bitcoin sebagai mata uang alternatif dengan basis yang luas, dibutuhkan dukungan pemerintah atau otoritas multinasional lainnya.
"Sejauh ini, regulator masih menjajaki bitcoin. Memang, AS bahkan belum memutuskan apakah bitcoin harus diperlakukan sebagai mata uang atau komoditas," kata Patterson.
Bagaimana di Indonesia?
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Difi A Johansyah, Jumat 13 Desember 2013, mengatakan bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi, rawan menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dari hasil kejahatan.
Namun demikian, BI tetap akan mengkaji kemungkinan penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi, termasuk transaksi perbankan, di Indonesia. "Itu rawan untuk money laundering,"ujar Difi di Jakarta.
Difi menjelaskan, karena rawan pencucian uang, maka beberapa negara melarang penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. China termasuk yang melarang penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi perbankan, tapi membolehkannya untuk transaksi individu.
"Tapi, risiko ditanggung sendiri," kata Difi.
Menurut Difi, rawannya pencucian uang dengan transaksi bitcoin, karena tidak ada regulasinya dan tidak bisa dilacak. "Karena penggunaan bitcoin itu tidak terdaftar. Unregulated dan unrecorded. Artinya, pengguna bitcoin itu tidak bisa dilacak," kata Difi.
Sebelumnya, China dan Korea pernah menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi. Namun, bank sentral kedua negara itu kemudian melarangnya. Bitcoin tidak memiliki kepengawasan yang dapat mengontrol nilai dikarenakan sifatnya yang desentralisasi.
Selama ini, sebagai regulator peredaran uang atau alat pembayaran di Indonesia, BI menilai segala bentuk alat pembayaran, baik itu dalam bentuk fisik maupun bersifat elektronik harus memiliki izin dari BI.
"Sementara ini, belum ada permintaan dari siapa pun untuk menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi.
Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/466096-bi--transaksi-bitcoin-rawan-pencucian-uang
